Analisa Peta Koalisi Partai setelah PILEG 2014

NB: Tulisan ini dibuat pada tanggal 9 April 2014, namun baru dapat dipublikasi pada 24/11/2014

Pemilu 2014 merupakan pemilu yang menentukan bagi masa depan Indonesia untuk lima atau mungkin 10 tahun mendatang. Selain itu pemilu kali ini juga merupakan pemilu yang menentukan regenerasi kepemimpinan muda. Walaupun pada sisi legislatif hampir 90% Caleg merupakan anggota DPR RI lama namun untuk calon Presiden Indonesia memiliki banyak calon muda yang siap menuju RI 1.

Bagi partai-partai penguasa, pemilu kali ini merupakan pertempuran untuk mempertahankan kebijakan dan kekuasaan mereka yang 10 tahun sudah berjalan. Sedangkan bagi partai-partai oposisi dan baru, kesempatan 5 tahun ini menjadi momentum untuk mengambil posisi sebagai pengambil kebijakan Indonesia kedepan. Namun pertarungan pemilu bukanlan pertarungan yang mudah, bagi partai-partai oposisi, pemilu 2014 seperti sebuah hari besar keagamaan, selama 10 tahun berpuasa akan kuasa dan bekerja menarik simpati, menelurkan ide kebijakan dan sebagainya, saat ini menjadi saat pembuktian apakah sikap dan strategi mereka selama 10 tahun bekerja diluar pemerintahan diterima oleh masyarakat atau tidak.

Namun begitu dalam sejarahnya selama era reformasi pola kekuasaan eksekutif maupun legislatif di Indonesia bukan merupakan suatu kekuasaan yang kaku dimana selalu ada partai mayoritas pemenang yang menguasai eksekutif maupun legislatif, bentuk politik Indonesia merupakan proses politik negosiasi dan kompromi. Untuk itu hasil pemilu menjadi alat untuk menentukan strategi bagi partai-partai apakah bergabung di pemerintahan dan koalisi di parlemen atau mencoba bertahan sebagai oposisi. Pentingnya perolehan suara pada pemilu legislatif dapat menjadi pertimbangan oleh partai-partai dalam menentukan strategi mereka kedepan. Strategi tersebut dapat termasuk menentukan Calon Presiden, Wakil Presiden ataupun posisi menteri-menteri jika bergabung dalam kabinet koalisi nanti.

Pada pemilu 2004, Golkar menjadi partai yang memiliki perolehan suara tersbesar disusul oleh PDI Perjuangan dan PKB. Posisi perolehan suara pemilu legislatif ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh partai untuk membnetuk sebuah koalisi untuk dapat memajukan calon presiden mereka. pada pemilu 2004 hanya ada lima partai peserta pemilu yang dapat memajukan calon mereka sebagai Kandidat Capres yaitu seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, dan PPP. Pada putaran pertama pemilu Presiden terdapat beberapa gabungan partai yang mendukung beberapa calon presiden.

Persentase 10 Partai Pemenang Pemilu Tahun 2004

Perolehan Kursi Parlemen 2004

Koalisi Partai dalam Pemilu Presiden 2004

Pada putaran kedua Pilpres, terdapat dua calon presiden yang dapat mengikuti pemilihan selanjutnya, yaitu Megawati-HNW dan SBY-JK. Dari hasil tersebut kemudian terbentuk kembali formasi koalisi partai-partai pendukung yaitu:

Koalisi Partai dalam Pemilu 2004 Putaran II

Setelah pemilu presiden DPR kemudian terbagi menjadi 3 faksi yang terdiri dari koalisi kerakyatan terdiri dari partai-partai pendukung pemerintahan, sedangkan pada sisi oposisi terdapat koalisi kebangsaan yang mendukung Megawati-Hasyim, sedangkan PKB dan PAN mengambil sikap netral. Sekali lagi pola relasi politik di Indonesia lebih didasarkan negosiasi hingga pada akhirnya koalisi oposisi yang di bangun oleh PDIP kemudian runtuh.

Pasca Koalisi Kebangsaan setelah pemilu 2004

Pada Pemilu 2009

Pada pemilu 2009 pun, proses politik negosiasi dan kompromi menjadi warna dalam penentuan koalisi. Pada awal pemilu Presiden Golkar berkoalisi bersama Hanura medorong JK-Wiranto namun setelah SBY-Boediono keluar sebagai pemenang Golkar tetap dapat dengan mudah masuk kedalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh SBY. Hal ini juga merupakan strategi dari Partai Demokrat untuk menguasai parlemen dan mengurangi risiko penolakan dari parlemen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang terjadi di priode 2004. Namun pada akhirnya priode 2009-2014 menjadi priode yang menggantung bagi pemerintahan dimana banyak kasus-kasus korupsi seperti Century, Hambalang, dan lainnya tidak pernah menjadi pintu untuk mengimpeach presiden namun hanya menjadi alat negosiasi partai-partai didalam koalisi untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain.

Perolehan suaran dan Kursi Pemilu 2009

Pemilu 2014

Hasil Quick Count Metro TV

HASIL PERHITUNGAN LSI

Dari data tersebut PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif namun masih sangat membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk mendukung pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dan juga kemungkinan koalisi di DPR RI dan Pemerintahan. Pada kenyataannya PDIP belum dapat memperoleh suara mayoritas untuk dapat menjadi penentu di pemerintahan dan legislatif.

Dari posisi perolehan suara, kemungkinan ada dua sekenario yang memungkinkan partai-partai membentuk koalisi untuk maju dalam pemilu presiden nanti, yaitu jika partai-partai Islam memiliki keinginan untuk membentuk kembali poros tengah untuk mengimbangi kutub calon presiden yang menguat antara Jokowi, ARB dan Prabowo. Namun begitu dikarenakan minimnya tokoh-tokoh pemersatu, kemungkinan terbentuknya poros tengah sangat kecil. Berdasarkan hasil Quick Count dan figur calon presiden, terdapat dua tokoh yang sangat dominan dalam pertarungan pilpres nanti. Tokoh-tokoh tersebut adalah Joko Widodo dan Prabowo. Sedangkan figur-figur lain kemungkinan akan tenggelam dalam pertarungan kedua figur ini. Kemungkinan akan terdapat dua skenario kemungkinan koalisi yang akan terjadi kedepan

Skenario I Koalisi Partai Pilpres 2014 

Pada skenario Pertama yaitu terdapat tiga kelompok besar koalisi partai yang dimotori oleh PDIP, Golkar dan Gerindra. Pada koalisi pertama komunikasi yang intens antara PDIP dan Nasdem jauh sebelum pemilu legislatif menguatkan kemungkinan akan terbentuknya koalisi diantara kedua partai tersebut. Sedangkan komunikasi yang dijalin oleh Jokowi dengan mendatangi tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah saat menjelang pemilu legislatif dirasa akan menarik partai-partai yang  secara historis terkait dengan kedua oraganisasi islam terbesar di Indonesia tersebut seperti PKB dan PAN.

Skenario II Koalisi Partai Pilpres 2014

 Pada koalisi Golkar kemungkinan akan didukung oleh partai-partai seperti Hanura dan PKPI. Namun ada kemungkinan Golkar akan menilai kembali posisinya setelah mendapatkan hasil pemilu legislatif 2014 dan elektabilitas dari ARB sendiri. Jika internal Golkar tetap mencalonkan ARB untuk maju kemungkinan besar ARB tidak akan memenangkan pemilihan presiden tersebut. Untuk itu secara rasional kemungkinan Golkar akan menghitung kembali apakah akan berkoalisi ke PDIP atau Prabowo.

Sedangkan Koalisi Gerindra sendiri akan di isi oleh Demokrat, PPP, PKS dan PBB. Hal ini di dasarkan dari komunikasi Partai Demokrat dengan kedua koalisi besar sebelumnya, PDIP dan Golkar selama priode 2009-2014 tidak terlihat harmonis dan salaing menyerang, sehingga kecil ekmungkinan Partai Demokrat akan masuk disalah satu koalisi tersebut. Sehingga yang paling memungkinkan Demokrat akan bergabung dengan Gerindra. Adapun menggabungkan tokoh-tokoh militer untuk maju sebagai Capres dan Cawapres bukan lah sebuah masah yang menghambat, dan kemungkinan dapat menjadi pendorong kekuatan pada koalisi ini. Selain itu jika PKS tergabung dalam koalisi ini kemungkinan besar akan menjadi lawan yang tangguh bagi dua koalisi lainnya dikarenakan selama ini hanya PKS yang memiliki kader-kader loyal yang mampu bergerak hingga level bawah seperti halnya PDIP. Prabowo juga kemungkinan telah melirik PPP untuk ditarik kedalam koalisinya. Indikasi tersebut terlihat dari hadirnya Suryadarma Ali yang menhadiri kampanye Gerindra pada 23 Maret lalu.

Sekenario kedua adalah jika hanya terdapat dua tokoh saja yang maju pada Pilpres 2014, yaitu Jokowi dan Prabowo, hal di karenakan ada kemungkinan elektabilitas ARB lebih rendah dibanding kedua figur tersebut, sehingga ada kemungkinan internal Golkar dan ARB mencoba untuk membangun komunikasi intensif untuk masuk ke dalam koalisi PDIP maupun Gerindra. Selain itu masih adanya dasar memilih berdasarkan sentimen etnik yang membagi calon presiden dari Jawa dan luar jawa masih ada saat ini dan tentu saja dapat menjadi penghalang bagi ARB untuk maju menjadi Capres Golkar.

Walaupun terdapat sejarah gelap antara Golkar dan PDIP selama masa orde baru, namun saat ini hal terbut tidak lagi menjadi halangan selain Golkar telah bertransformasi menjadi partai yang terbuka dan tidak terlalu ada friksi tajam selama 10 tahun terakhir dan pernah menjadi koalis bersama pada tahun 2004, sehingga kemungkinan besar Golkar akan masuk dalam koalisi untuk mendukung Jokowi. Kemungkinan pada skenario kedua ini, target Golkar pada 2014 ini adalah menguasai parlemen dan tetap mendapatkan posisi pada pemerintahan mendatang. Alasan kuat Golkar dapat masuk dalam koalisi PDIP untuk mendukung Jokowi adalah secara rasional Jokowi memiliki magnet kuat untuk keluar menjadi pemenang dalam pemiliu nanti.

Golkar akan kecil kemungkinan untuk masuk kedalam koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai Presiden, selain kemungkinan terdapat partai Demokrat dimana antara Golkar dan Demokrat selama ini tidak memiliki komunikasi yang baik di dalam setgab juga pada koalisi ini banyak terdapat mantan kader-kader Golkar yang berasal dari faksi militer dimana dulu menjadi saingan kuat dari kader-kader Golkar yang berasal dari faksi sipil yang saat ini menguasai Golkar setelah reformasi.

Skenario Cawpres

Selama ini pola pasangan Capres-Cawapres pada pemilu Indonesia adalah sipil-militer, Jawa dan luar Jawa. Sipil-Militer (atau Militer-Sipil) menjadi pola penting dari calon Capres-Cawapres, kepemimpinan tokoh militer baik Capres maupun Cawapres, dianggap dapat membawa kestabilan keamanan di Indonesia ditengah kerentanan disintegrasi yang dapat terjadi di Indonesia. Sehingga kepemimpinan militer dapat dianggap sebagai garansi dalam menjaga keamanan Indonesia dari intervensi luar maupun dalam negeri. Sedangkan kempemimpinan sipil berasal dari tokoh-tokoh yang dianggap mewakili mayoritas kelompok masyakat Indonesia seperti tokoh-tokoh agama, ataupun ekonomi yang mampu meningkatkan kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia. sedangkan pola Capres-Cawapres berdasarkan pembagian etnik Jawa dan luar jawa selama ini menjadi satu pertimbangan partai-partai dalam mencalonkan Capres mereka. hal ini dapat terlihat pada hasil pemilu 1999, 2004 dan 2009. Namun pada 2009 pola tersebut di patahkan oleh Pencapresan SBY-Boediono dimana keduanya berasal dari Jawa.

Kemungkinan pada pemilu Presiden 2014 ini juga akan terjadi hal yang sama dimana terdapat calon yang berasal dari latar belakang yang sama seperti Militer-Militer maupun Jawa-Jawa. Kombinasi antara sipil militer terutama sekali purnawirawan angkatan darat menjadi kombinasi yang kuat untuk pemerintahan mendatang karena militer (yang diwakili para purnawirawan) masih memegang peranan penting dan dianggap sebagai partai peserta pemilu ke-14.

Kombinasi Pasangan Capres dan Cawapres

Skenario I

Pada skenario selanjutnya dimana jika ARB tidak maju menjadi Capres maka pilihan cawapres bagi Jokowi dan Prabowo tidak akan berubah jauh dari skenario pertama, namun ada kemungkinan Jokowi bisa berduet bersama ARB sebagai Capres dan Cawapres.Hal ini sebagai bentuk koalisi solid antara PDIP dan Golkar baik di Pemerintahan maupun di DPR. Jika koalisi ini terbentuk, akan memperkuat suara mereka di Parlemen dengan kemungkinan 57% lebih suara di DPR dapat dikuasai dan juga mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan ditelurkan oleh presiden jika Jokowi memenangkan pemilu. Namun sekali lagi proses pemerintahan dan politik di Indonesia memang tidak secara kaku dijalankan semua masih didasarkan oleh negosiasi dan kompromi, sehingga tidak terdapat sebuah koalisi yang benar-benar terkristal dan kaku itulah politik Indonesia yang sangat dinamis.

Kombinasi Pasangan Capres dan Cawapres

Skenario II

Strategi Pemerintahan JKW-JK menghadapi Defisit APBN 2015

Pendahuluan

Tujuan dari  subsidi BBM pada awalnya adalah untuk mengurangi biaya distribusi barang akibat masih lambatnya pembangunan infrastruktur jalan ketika orde baru berkuasa. Namun ketika kenaikan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk kaya, tingginya subsidi BBM menjadi pendorong kelompok kaya untuk memiliki lebih banyak kendaraan bermotor. Sehingga pada saat ini terjadi kesalahan alokasi karena penikmat subsidi ternyata lebih banyak dari kalangan kelas menengah. Disisi lain mulai berkurangnya cadangan minyak bumi Indonesia serta fluktuasi harga internasional, menyebabkan subsidi bbm menjadi beban bagi anggaran negara. Setelah jatuhnya orde baru, pengurangan subsidi BBM menjadi isu yang selalu menjadi alat politik bagi oposisi untuk menyerang pemerintahan. Atau menjadi alat untuk menaikkan rating pemerintah di mata masyarakat jika pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah subsidi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan baru Jokowi kedepan adalah besarnya defisit kas negara di tahun 2014 akibat konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat. Hal ini juga akibat besarnya populasi penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu defisit kas negara juga disebabkan lambatnya realisasi penerimaan pajak, sehingga memaksa pemerintah pada kuartal k-3 dan ke-4 2014 mencoba untuk memangkas pengeluaran belanja.

Defisit Anggaran Negara

RAPBN tahun 2015 ini secara substansial tidak banyak berbeda dari APBN tahun-tahun sebelumnya. Pertama Defisit Anggaran yang selalu ditutup dengan utang dan akan menambah beban pembayaran cicilan dan bunga utang yang rata-rata menyedot lebih kurang 24% anggaran setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi apabila posisi anggaran adalah berimbang ( balanced budget, Lindauer, 1971:171). Dengan posisi alokasi anggaran yang banyak tersedot pada pengeluaran rutin, tidak pada alokasi anggaran pembangunan (modal), maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah sebagian ditopang dari utang. Pada RAPBN 2015, pemerintahan SBY kenaikan belanja pemerintah sebesar Rp. 2.000 trilliun dimana pendapatan negara berasal dari pajak adalah sebesar Rp. 1.370 trilliun, pendapatan non pajak sebesar Rp. 388 trillin dan pendapatan hibah sebesar Rp. 3 trilliun. Dengan jumlah pendapatan dalam negeri dan hibah sebesar Rp. 1.762 trilliun maka terdapat defisit belanja negara sebesar Rp. 257 trilliun atau 2,3% dari total PDB. Pemerintahan SBY memasukkan anggaran defisit belanja negara akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dengan hutang luar negeri sebesar Rp. 47 trilliun.

 Pada sisi pengeluaran, anggaran subsidi bahan bakar minyak menjadi salah satu permasalahan yang selalu membebani belanja negara. Akibat kebijakan subsidi yang berfokus kepada subsidi barang, maka terjadi banyak penyelewengan dan tidak tepat sasarannya kebijakan tersebut sebagai alat untuk memeratakan pendapatan. Dampak yang dirasakan saat ini akibat kebijakan anggaran subsidi adalah besarnya anggaran negara untuk membiayai pengeluaran subsidi yang ternyata banyak di nikmati oleh masyarakat perkotaan dan dari kalangan kelas menengah. Dengan kebijakan subsidi tersebut, maka program-program pembangunan infrastruktur di daerah-daerah menjadi terhambat sehingga terjadi peningkatan harga-harga akibat tingginya biaya distribusi barang.

Beberapa pengamat ekonomi melihat walaupun RAPBN 2015 merupakan baseline (hanya berupa rencana yang digunakan untuk membiayai keperluan dasar pemerintahan), namun dengan postur defisit yang cukup besar dan adanya aturan undang-undang yang mematok pengeluaran negara, pemerintahan baru hanya memiliki keleluasaan penggunaan anggaran belanja yang kecil untuk menjalankan program kerja mereka. Menurut Faisal basri persentase konsumsi dari PDB sudah kecil, konsumsi pemerintah hanya 9% dari PDB, 1/3 anggaran merupakan transfer daerah, 20% untuk alokasi pendidikan, 5% utuk alokasi kesehatan, 1,5% dari PDB untuk pertahanan, utang dan gaji. Sehingga sisa yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan hanya 15% dan akan semakin berkurang jika harga bbm naik, sehingga ini mengurangi peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kebijakan Pengurangan Subsidi Pemerintahan Baru

Tidak ada cara lain bagi pemerintahan hasil pemilu 2014 untuk mengurangi subsidi BBM dan membangun sistem subsidi langsung yang berfokus kepada penduduk miskin. Menurut Faisal Basri, pemerintahan saat ini juga harus bertanggung jawab untuk mengurangi subsidi sebelum pemerintahan baru berjalan. Jika kebijakan pengurangan subsidi ini dibebankan kepada pemerintahan JKW-JK maka akan membuat program-program pemerintahan mendatang tidak akan efektif dijalankan. Selain itu pengurangan subsidi menjadi tanggung jawab pemerintahan SBY karena dimasa lalu SBY telah melakukan kebijakan yang salah yaitu menambah subsidi BBM ketika memenangkan pemilu 2009, sehingga dampak buruknya dirasakan saat ini. Faisal Basri juga menyarankan pemerintahan saat ini dan akan datang harus membuat kebijakan pengurangan subsidi dalam dua bertahap dengan pengurangan kisaran harga subsidi BBM sebesar Rp. 1500 dan pada bulan Februari sebesar Rp. 1.000. Dengan pengurangan subsidi secara bertahap ada kemungkinan inflasi akan naik sebesar 8%, hanya bersifat setahun namun efek jangka panjangnya beban anggaran pemerintah tidak terbebani oleh subsidi dan dapat memiliki ruang fiskal untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan perekonomian kedepan dengan stimulus fiskal kedalam perekonomian. Dengan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi setidaknya ada dua tujuan yang akan tercapai yaitu pertama, kebijakan ini harus dapat menata industri energi dan menghilangkan mafia minyak yang selama ini mengambil keuntungan dari subsidi. Kedua, dengan kebijakan pengurangan subsidi pemerintah juga harus berupaya untuk mendorong secepat mungkin pembangunan kilang minyak yang selama 30 tahun terbengkalai agar Indonesia tidak selalu bergant ung kepada luar negeri.

Menteri Keuangan Chatib Basri setuju jika pemerintahan mendatang mengabil kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, namun alasan opsi pengurangan subsidi bbm tidak di bahas dalam APBN 2015 karena Kementrian Keuangan beralasan kebijakan ini harus diputuskan oleh pemerintahan mendatang, dan untuk itu RAPBN 2015 hanya membahas anggaran untuk kegiatan pemerintah, sedangkan kebijakan substansial lainnya menunggu pemerintahan baru.

Hal yang sama juga disampaikan oleh KADIN yang mengusulkan pemerintahan baru untuk dapat mengurangi subsidi bbm karena memang dinilai akan menghambat pembangunan infrastruktur dan membuat biaya ekonomi semakin tinggi. Alokasi anggaran subsidi saat ini bisa di tujukan untuk subsidi langsung untuk masyarakat miskin yang selama ini benar-benar tidak pernah merasakan manfaat dari subsidi BBM yang dijalankan pemerintah.

Strategi JKW-JK menghadapi RAPBN 2015

JKW-JK melihat postur RAPBN 2015 yang diajukan oleh pemerintahan SBY tidak sejalan dengan kebijakan mereka sebagai pemenang pemilu 2015. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia yang dapat digunakan untuk menjalankan program-program pemerintahan baru. Untuk itu JKW mencoba untuk membuka komunikasi dengan pemerintahan SBY yang masih memiliki hak untuk mengajukan APBN 2015. Peluang JKW-JK untuk merubah RAPBN 2015 adalah pada bulan september sampai November 2014 dan pada RAPBNP 2015 pada pembahasan April 2015 mendatang di Parlemen. Selain itu pula pemerintahan baru akan menghadapi masalah dengan penggunaan anggaran tahun 2014 yang sedang berjalan akibat defisit yang besar dan melambatnya penerimaan negara dari pajak hingga akhir tahun nanti. Komunikasi JKW dan SBY untuk membahas anggaran 2014 dan RAPBN 2015 kemarin telah dilangsungkngan di Bali dimana JKW mencoba mendesak SBY untuk memberikan ruang fiskal yang lebar pada pemerintahan baru dengan mengurangi subsidi BBM. JKW mendesak SBY untuk mengambil kebijakan pengurangan subsidi sebelum pemerintahan baru berjalan pada oktober 2014.

Namun setelah pertemuan SBY-JKW di Bali, sepertinya tidak ada kesepakan untuk mengurangi subsidi BBM sebelum pergantian pemerintahan, sehingga kebijakan pengurangan subsidi akan ditanggung oleh pemerintahan JKW kedepan. Ada kemungkinan pemerintahan JKW akan menghadapi kekurangan anggaran pengeluaran dari oktober 2014 hingga April 2015 karena kemungkinan terjadi lonjakan defisit pengeluaran akibat beban konsumsi BBM. Selain itu jika SBY tidak mengambil kebijakan pengurangan subsidi pada bulan Spetember ini, maka pemerintahan JKW-JK akan berjalan tidak efektif pada akhir 2014.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah, penolakan dari koalisi oposisi yang di pimpin oleh Gerindra terkait pembahasan RAPBN 2015 di Parlemen. Jika dilihat kekuatan koalisi oposisi saat ini maka kekuatan partai pendukung Jokowi di parlemen terdiri dari PDI-P, PKB, NASDEM, PKPI dan Hanura yang memiliki jumlah kursi 207, atau sebesar 37%. Sedangkan koalisi oposisi yang terdiri dari Gerindra, PAN, PPP, Demokrat, PKS, dan Golkar memiliki jumlah kursi mayoritas sebanyak 353 kursi atau 63% dari total kursi. Keadaan ini akan menyulitkan bagi pemerintah untuk meloloskan kebijakan Jokowi-Jk pada RAPBN 2015. Satu-satunya kesempatan bagi pemerintahan JKW-JK untuk dapat merubah kebijakan anggaran mereka di parlemen adalah dengan mencoba menarik anggota koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan pemerintahan JKW-JK. Namun strategi ini juga mendapat hadangan kuat dari para anggota koalisi JKW-JK maupun dari para relawan pendukung JKW-JK. Anggota partai koalisi JKW-JK terlihat enggan untuk menambah jumlah anggota koalisi dikarenakan mereka selama ini adalah pihak yang bekerja keras memenangkan JKW-JK untuk menjadi presiden sehingga seharusnya mereka adalah pihak yang berhak untuk menempati posisi penting dipemerintahan.

Janji JKW-JK untuk tidak menjalankan politik bagi kursi menteri kepada partai-partai juga menjadi isu utama yang dipegang oleh para relawan dan rakyat yang selama ini berharap pemerintahan JKW-JK berjalan bersih dan bebas dari kepentingan partai. Kedua permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi pemerintahan JKW-JK kedapan untuk dapat merubah APBN 2015 dan menjalankan semua program yang telah direncanakan.

Economic Cooperation Between Indonesia and China

Preface

Indonesia-China relations began in the 50s, when political policies of President Sukarno was more inclined to the axis Moscow-Beijing-Jakarta. This policy is taken by Sukarno to offset the Allied forces in Southeast Asia that much pressure against the territorial integrity of Indonesia at the time. However, the relationship is much more to the political and military ties in the face of a state of cold war ongoing. The relationship did not last long, since the fall of Sukarno and the banning of the Communist Party of conduct all its activities in Indonesia by Suharto regime, and it had cut off relations with the Chinese government for at least 30 years. Return to normal relations between the two countries since the resumption of diplomatic relations in 1990.

The history both political and economic ties between China and South East Asia region is actually long overdue, especially with kingdoms in Indonesia. Great kingdoms in Java-Sumatra to eastern kingdoms in Indonesia had long been doing trade with kingdoms in China. Indonesia had long been one of the important trading partners for China, both as a raw material producing areas as well as the market for the products of the ruling dynasties in China. Before the entry of Europe to Asia, on the coast of the island of Java there were many colonies of Chinese society, Arab and Indian who had been trade with the local community. These colonies have contributed immensely to the progress of work in the trade between the archipelago and many affect the spread of culture and religion.

After the entry of Europe, trade relations between China and Southeast Asia began to fade because of the monopoly by Europeans to produce Southeast Asia. However, the role of the colonies Chinese people living in Southeast Asia was not faded. Many of them become middle men between the local authorities with the European people as crops collectors. In addition, many ethnic Chinese who become mercenaries for VOC and EIC and also provide workers brought in from the mainland to the needs of the European plantations in south East Asia. Until now, the role of Chinese descent communities that widely spread in Southeast Asia is still very important to the economic activities of ASEAN countries. Because many of the citizens of this descent who is a businessman and also sometimes have a business relationship with the businessmen in mainland China.

Relations among ethnic Chinese business going is owned historical ties through family attachment and very strong clan owned by Chinese people both overseas and in mainland China. Pattern of relationships which are very complex and sometimes that is the secret backers and boosters for the efforts made ​​by the Chinese people overseas. The success of their efforts will certainly impact the well-being of families and their business groups who are in mainland China.

China Economies

China's rapid economic progress began after the death of Chairman Mao who became patron conservative Communist of China. The Policies of The big leap forward was initiated by Mao Zedong had given failed to the economic downturn. Since Deng Xioping ruling, the People Republic of China launched a program of "modernization four" which is an effort to post-Mao PRC leaders among others to overcome domestic constraints, namely the modernization of agriculture, industry, science and technology and the military. Economic development a top priority, given the economic weakness is the fundamental source of national vulnerability. Deng Xiaoping also allow private ownership of land and means of production to the farmers in the villages in 1978[1]. This policy of course excludes those conservatives in the Chinese Communist Party does not see the permissibly of private ownership by residents. In 1980, the PRC also opened up its economy by creating a special economic zone in the city of Shen Zen and the building industry, shipbuilding and manufacturing. China's peak economic policy liberal happens when 2001 officially joined the WTO in 2005 and China to allow  yuan currency traded against the U.S. dollar.

The large number of productive population PRC also is an absolute advantage for China to promote the progress of manufacturing industry with a low cost. The large number of workers available in the villages to be one of the main resources of China's economic development in the early 90's. Until now, the PRC is still a provider of low-cost labor countries in the world.

Picture 1, People's Republic of China GDP Growth

Table 1, China Population Demography 2012 by age

The Effect of China Economic on ASEAN and Indonesia

China is a large economy must also be supported by the economy of neighboring countries, especially ASEAN region, due to the ASEAN region has long been a gateway to the world market of China products. In addition, ASEAN is a market that consumes a lot of products from China. Based on ASEAN trade data, the People Republic of China have took place the first ranks for country of origin of imported product to the ASEAN nation. As for the export destination, Japan still ranks first for ASEAN country products. Along with the increase in economy, China's share of ASEAN trade had reached 11.7% during the year 2011. Possibility in the future, China will become a net importer of increasingly aggressive raw materials, and replace Japan as the country importer of raw materials and energy from ASEAN.

 Table 2, Asean Trade by Selected Partner Country 2011

(million of USD)

 China Investment in Indonesia

 Table 3, China Investment in Indonesia by Sector (million USD)

Increase the growth and stability of Chinese economy also pushed the need for energy resources and other mined materials as inputs for their industry. Both coal mining companies, oil and gas belongs to China will be more spread out looking for locations in rich countries supplying energy resources. For Indonesia, there are a lot of Chinese companies’ direct investments took place in the mining sector, followed by manufacturing sector. Chart 1 show that China investment in the Indonesian mining sector since 2011 is increasing from 150 million USD in 2011 to 284 million USD in 2012. While in the first quarter of 2013, China's investment in this sector rose by 46 million USD from 2012 1st quarter.

Chinese investment in Indonesia's manufacturing sector has also increased, especially since the Chinese government made ​​a policy to cover the cement and steel industries, totaling 2000 companies, which assessed requires enormous energy, does not meet safety standards and are not environmentally friendly. This policy makes the industrialists in China to be constrained in expanding in the country. So one solution is to invest outside of China, and Indonesia becomes a very attractive option[2]. In addition to having a lot of resources to the needs of mining and mineral processing industry energy. Indonesia became interesting because in addition to having a lot of raw material is needed for the processing industry, as well as the Indonesian government's target to increase the mineral processing industry sector investment. Beside that there is a policy prohibiting export of certain minerals by Indonesia government. So that the inflow of Chinese investment in mining and mineral processing course in favor of Indonesia and China. For example in the news from the media, China intends to invest USD 1.6 Millar mineral sector in collaboration with the government-owned SOEs[3]. There are also plans to build a smelter in eastern Indonesia by Chinese companies whose cooperation is planned to be signed in October 2013.

Indonesia-China Trade Relation

Table 4, Indonesia Export Value by Country of Destination (thousands of USD)

Table 5, Indonesian Non Oil & Gas Export by Country of Destination

(Thousand of USD)

China became the second largest country after the Japanese trade with Indonesia. And the possibility of an increased demand by China and the opening of free trade between ASEAN and China will further boost economic cooperation between the two countries. Based on trade data from Bank Indonesia, Indonesia's exports to China significantly from year to year, despite the drop in 2012, the volume of Indonesia's exports to China remain large compared to the USA, and Singapore.

In addition to Indonesian manufacturing products, China become the main destination for the market. Compared to Japan and the USA, from table 4, 5 and 6 we see that Japan is a major importer of oil and gas products, while China is an importer of manufactured products from Indonesia. But now Indonesia is no longer one of the oil producing countries, so that the role of China as a destination for exports of non-oil and gas will be increasingly important for Indonesia. Indonesia hopes that the economic cooperation between the two countries would make China more valuable for Indonesian products. If we look at these data, it is obvious that Indonesia's main export markets are in Asia and USA. But with the slow recovery of the U.S. economy, and strengthening the economy ASIA, ASIA Indonesia hopes the market can absorb more products from Indonesia. So the trading cooperation between ASEAN-China and also possibility of India will give beneficial impact  for the economy of ASEAN countries especially Indonesian.

 Table 6, Indonesian Export on Oil & Gas by Country of Destination

Indonesian trade data shows that Indonesia imported goods came from Singapore and then followed by China (table 7). but in the year 2012, Indonesia imported then shifted to China, with the volume of Indonesia's imports amounted to 29.4 billion USD. But so, many products in Singapore are imported directly from China and then marketed to Indonesia. So that Chinese products are marketed in Indonesia can directly or through Singapore to Indonesia.

In a meeting between Indonesia and China, that held at Jogjakarta "the 10th session of China-Indonesia Joint Committee on Economy and Trade" there are great expectations regarding economic cooperation between Indonesia and China and the ASEAN-China cooperation agreement in which China's trade minister expressed both trade and economic cooperation countries will greatly benefit. The bilateral cooperation between Indonesia-China will provide increased investment of Chinese companies in Indonesia. China's trade minister Chen Deming, pledged to support funding for strengthening the infrastructure sector, especially in the field of communication and energy and hope Indonesia can also provide support and comfort for Chinese investors in Indonesia. Whereas Indonesian Trade Minister Mari Elka Pangestu said Indonesia intends to deepen bilateral relations of countries, increasing trade and investment between the two countries in various sectors. Mari Elka says it will open up opportunities for investors to tap into China's manufacturing sector and infrastructure construction in Indonesia[4].

 Table 7, Indonesia Value of Import by Country of Origin

(Thousand of USD)

Chinese ambassador to Indonesia also stated that China intends to increase their investment in Indonesia to support the increased investment. China also intends to enter the infrastructure sector such as roads, communication and energy. This was stated by Liu Jianchao that to increase Chinese investment in Indonesia, then the government should build the infrastructure so as to provide for increased economic cooperation[5]. This of course implies that the Chinese government intends to give assistance in the construction of infrastructure that can support Chinese investment in Indonesia. While Indonesia is also seen that China can be a main export of Indonesian products in the future and Indonesia also saw that potential Chinese investors will be even greater in Indonesia in various sectors. This of course implies that the Chinese government intends to provide assistance in the development of infrastructure that can support Chinese investment in Indonesia. While Indonesia is also seen that China can be a main export of Indonesian products in the future and Indonesia also saw that potential Chinese investors will be even greater in Indonesia in various sectors.

Although the intention of China to support infrastructure development in Indonesia, but China has not become one of the creditors for Indonesia. As usual infrastructure development by the government is usually funded by foreign aid, both bilateral and multilateral. Based on data from the loan Indonesia, Japan, France and Germany is still the largest creditor nation to Indonesia (table 8). In addition, the government is still relying on multilateral financial institutions as a source of loans to fund infrastructure programs in Indonesia.

Table 8, Indonesia Bilateral Loan by Country 

(Million of USD)

Table 9, Indonesia Multilateral Loans by International Financial Organization 

(millions of USD)

Closing
China be the most important countries for Indonesia, and the probability of the government regime changed next year would be improve bilateral relation two countries is mainly in the economy.

---

[1] http://sukmazaman.blogspot.com/2013/01/sistem-dan-dampak-ekonomi-deng-xiaoping.html

[2] http://www.shnews.co/detile-19244-china-agresif-investasi-sektor-energi-di-indonesia.html

[3] http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/421392-china-akan-investasi-miliaran-dolar-di-industri-mineral

[4] http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6940099.html

[5] http://www.antaranews.com/berita/365956/kerjasama-ekonomi-indonesia-china-akan-fokus-pembangunan-infrastruktur

Kompetisi Ekonomi diantara Negara ASEAN

Pendahuluan

Kawasan ASEAN memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan dunia saat ini. Selain sebagai kawasan yang menghasilkan bahan mentah baik tambang juga bahan pangan dan perkebunan, Asean juga menjadi kawasan yang memiliki populasi besar dan menjadi pasar bagi negara-negara industri untuk memasarkan produknya. Besarnya potensi kawasan ASEAN untuk maju juga menyebabkan timbulnya konflik diantara negara-negara ASEAN dan luar ASEAN. Selain konflik politik yang masih sering terjadi di berbagai negara di ASEAN, perebutan sumber daya energi dan pulau juga kerap muncul diantara negara-negara ASEAN. Kita sebut saja konflik memperebutkan kepulauan spratley antara beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Philipina, Brunei dan China, menjadi sebuah isu yang menimbulkan ketegangan diantara negara-negara tersebut. Selain itu juga terdapat konflik klasik perebutan perbatasan dan perebutan pulau antara, Indonesia dan Malaysia, Malaysia dan Filipina, Kamboja dan Thailand dll.

Kita masih ingat konflik rebutan kuil Preah Vihear, sekitar 245 kilometer utara Phnom Penh. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand mulai memanas pada Juli, 2008 ketika kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Padahal, kuil itu tengah menjadi rebutan Phnom Penh dan Bangkok. Mahkamah Internasional PBB pada 1962 telah memutuskan bahwa kuil Preah Vihear itu milik Kamboja. Namun Thailand mengklaim kepemilikan lahan seluas 4,6 kilometer persegi yang dekat dengan kuil itu, yang memicu gelaran senapan alteleri di sepanjang perbatasan serta bentrokan periodik antara tentara Kamboja dan Thailand sehingga mengakibatkan korban jiwa di kedua pihak.

Konflik lebih rumit adalah menyangkut rebutan kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Paracel dan Spratly di wilayah Laut China Selatan. China, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim memiliki kedua pulau tersebut. Sudah beberapa kali terjadi baku tembak, terutama tentara China dan tentara Vietnam. Diduga di kawasan tersebu menyimbang sumber daya alam.

Dan yang selalu hangat adalah perebutan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Rebutan batas wilayah darat dan laut ini telah beberapa kali membuat aksi massa berbuntut pembakaran bendera kedua negara. Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa mengatakan Asean masih mencari jalan untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan, konflik perbatasan RI-Malaysia maupun konflik rebutan kuil antara Thailand dan Kamboja.

Konflik lainnya yang juga turut mengancam stabilitas kawasan adalah konflik politik didalam negeri masing-masing negara ASEAN. Seperti yang masih terjadi di Indonesia, Thailand, Phipilina, Myanmar dan Malaysia. Konflik ini terjadi karena mulai terbukanya sistem politik di negara-negara ASEAN sehingga membuka peluang oposisi di masing-masing negara ASEAN untuk dapat bersuara.

Sebagai contoh konflik yang terjadi antara para pendukung Taksin matan perdana menteri Thailand dan Militer yang banyak menimbulkan korban. Konflik antara oposisi malaysia dengan partai penguasa yang juga turut menaikkan tensi chaos di malaysia. Selain itu Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar namun secara politik masih belum stabil. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya konflik pemilihan kepala daerah yang banyak terjadi di indonesia. Selain itu banyak kasus besar terjadi di Indonesia yang sering dipolitisir dan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang baik sehingga menciptakan ketidak stabilan. Kita sebut saja kasus dugaan korupsi Bank Century dan kasus Hambalang dimana banyak menyeret tokoh politik besar di Indonesia, sehingga sampai saat ini pun hal tersebut belum terselesaikan dengan baik.

Disatu sisi konflik yang terjadi diantara negara ASEAN dapat mengancam stabilitas kawasan namun hal tersebut tidak banyak mempengaruhi hubungan ekonomi yang terjadi diantara negara-negara ASEAN. Kepentingan ekonomi akan lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian konflik dengan militer yang dapat merugikan banyak negara di kawasan tersebut. Namun sayangnya konflik yang terjadi diantara negara-negara ASEAn jarang diselesaikan di dalam forum bersama ASEAN namun lebih banyak memilih forum internasional yang lebih besar seperti pengadilan sengketa di Denhag. Hal ini menunjukkan lembaga kerjasama ASEAN masih belum memiliki peran kuat dalam melakukan penyelesaian sengketa diantara para anggotanya.

Forum Kerjasama ASEAN

Kerjasama ASEAN dimulai sejak tahun 1967, yang di prakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, Philipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura dengan dengan tujuan :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan melalui usah-usah bersama berdasarkan semangat kebersamaan, perekutuan, dan hidup damai di kalangan bangsa di Asia Tenggara.

2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling menghormati keadilan tata tertib hukum dalam hubungan antar negaradi Asia Tenggara.

3. Meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

4. Memberikian bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.

5. Bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan potensi pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan fasilitas-fasilitas komunikasi.

Tujuan lainnya adalah ASEAN dapat menjadi forum negara-negara kawasan asia tenggara untuk dapat menyelesaikan konflik mereka secara damai melalui dialog. Dikarenakan sebelum pembentukan ASEAN, negara dikawasan tersebut terkurung oleh konflik antar negara dan juga terjebak diantara dua ideologi besar dunia, sehingga pada waktu itu negara-negara di kawasan ASEAN semakin terpecah-pecah. Kawasan ASEAN menjadi kawasan yang menjadi tempat pertempuran antara blok timur dan barat yang kita kenal dengan proxy war. Pembentukan ASEAN juga menandai perdamaian yang terjadi diantara Indonesia dan Malaysia terkait konflik ditahun 60-an  akibat penolakan Sukarno terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia yang dilihat sebagai negara boneka inggris.

Setelah berakhirnya perang dingin, kawasan ASEAN masuk dalam tahap baru hubungan multilateral. Walaupun disatu sisi banyak negara-negara ASEAN yang masih dalam kendali kedikatoran dan milteristik, namun dengan semakin mengglobalnya informasi dunia juga menyebarkan pengetahuan mengenai demokrasi barat dikawasan ini. hal ini Berdampak pada mulai bergantinya rezim-rezim kedikatatoran di negara-negara ASEAN.

Semakin terbukanya negara-negara di ASEAN meningkatkan peluang negara-negara dikawasan tersebut untuk dapat melakukan kerjasama ekonomi diantara mereka dan negara-negara diluar kawasan asia tanggara. Hal ini semakin mendorong pertumbuhan tingkat perekonomian negara dan kawasan. Perkembangan tersebut juga menciptakan permasalahan baru, konflik yang terjadi saat ini bukan hanya mengenai penguasaan teritorial diatara para anggota namun juga konflik perdagangan.

Seperti yang kita tahu terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi ekonomi dan kemajuan diantara negara-negara ASEAN. Singapura dan Malaysia contohnya, merupakan negara pulau yang sangat maju jika dibandingkan dengan negara tetangganya Indonesia dan Filipina. perbedaan kesejahteraan ini banyak mendorong arus tenaga kerja Indonesia maupun Filipina untuk bekerja di kedua negara tersebut. Hal ini mendorong timbulnya permasalahan ketenaga kerjaan yang merumitkan hubungan antar negara. Sebagai contoh hampir 300 orang tenaga kerja Indonesia setiap minggunya di deportasi dari Malaysia melalui Riau (data Kemensos). Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas antara Malaysia dan Indonesia mengenai permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Sehingga tidak jarang permasalahan tenaga kerja Indonesia digunakan sebagai komoditas politik antara kedua negara. Sayangnya forum kerjasama ASEAN tidak banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

Potensi Pasar ASEAN

Picture 1, ASEAN Country Population

Table 1. GDP Growth ASEAN 5

Tabel 2, ASEAN 5 Export-Import Growth

Table 3, Inflation Average per years ASEAN 5

Dengan populasi penduduk sebesar kurang lebih 600 juta jiwa, stabilitas di kawasan ASEAN menjadi sangat penting saat ini. Selain itu kawasan ini merupakan jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Pasifik, Timur Tengah dan Eropa. Dengan besaarnya populasi tersebut, ASEAN juga menjadi salah satu pasar yang sangat besar bagi perdagangan dunia. Selain itu pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN membuat masyarakat di kawasan tersebut memiliki permintaan yang besar bagi produk-produk internasional. Jika dilihat dari data pertumbuhan ekspor impor ASEAN-5 kita dapat menganalisa bahwa pertumbuhan impor negara-negara ASEAN-5 lebih besar dari pertumbuhan ekspornya. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN saat ini menjadi pasar yang banyak menyerap produk-produk perdagangan.

Besarnya permintaan negara-negara ASEAN terhadap produk impor menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi sangat penting bagi dunia yang sedang di dera resesi ekonomi saat ini. Pasar ASEAN dapat menjadi penyangga ekonomi bagi negara-negara industri untuk mengalihkan ekspor mereka dari eropa ke kawasan ASEAN dan Asia Pasifik.  Dan tentunya banyak pihak yang akan berharap bahwa sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik di ASEAN saat ini.

Pertumbuhan ekonomi ASEAN juga menjadi perhatian penting untuk mendukung perekonomian dunia. Terutama sekali dengan pembentukan MEA di tahun 2015 nanti. Pada tahun 2015, Kawasan ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas. Perlu dipahami bahwa MEA berbeda dengan perjanjian perdagangan sebelumnya yang juga kontroversial, yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN dan China (CAFTA). Dalam CAFTA, yang difokuskan adalah pengurangan hambatan tarif dan non-tarif di bidang perdagangan barang (trade in goods).

Dalam MEA, tujuan yang hendak dicapai adalah penciptaan suatu pasar tunggal, yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa (trade in services) termasuk tenaga kerja, maupun investasi. Apabila dalam perdagangan barang saja Indonesia sudah sulit bersaing, apalagi dalam perdagangan jasa dimana kualitas tenaga kerja kita masih di bawah negara-negara utama ASEAN. Dalam sektor jasa andalan seperti transportasi, pariwisata, keuangan, dan telekomunikasi pun, Indonesia masih mengandalkan penyediaan basis konsumen, namun masih kalah bersaing dalam hal produksi jasanya. Singkat kata, MEA justru jauh lebih berbahaya karena lingkupnya yang sangat komprehensif.

Di sisi lain, ASEAN juga sudah menandatangani perjanjian dengan raksasa ekonomi dunia, yakni China (2004), Korea (2006), Jepang (2008), Australia dan New Zealand (2009), dan India (2009). ASEAN menjadi motor East Asian Summit (EAS), dimana negara anggota EAS yaitu ASEAN 10 + 8 Mitra Dialog (China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand, India, AS, dan Rusia). ASEAN juga sedang dalam proses perumusan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) antara ASEAN dan enam negara mitra dagang utama, dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Bahkan RCEP (yang terdiri dari ASEAN plus 6) diproyeksikan akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan AS, Uni Eropa, China, dan India.

Potensi Investasi

ASEAN masih memiliki potensi yang besar dalam menarik FDI.Berdasarkan laporan WIPS, disamping unsur pertumbuhan dan ukuran pasar, responden WIPS mengindikasikan bahwa terdapat beberapa negara ASEAN yang dianggap memiliki lokasi yang mendukung misalnya untuk pertumbuhan pasar, maka Indonesia, Thailand, dan Vietnam merupakan negara berkembang yang diminati. Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk kawasan ASEAN, investor lebih tertarik dengan pertumbuhan pasar dan tenaga kerja yang murah daripada ukuran pasar, kepastian supplier, lingkungan bisnis, keahlian, dan akses ke pasar modal.

Karena spentingnya meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN melalui penarikan investasi untuk masuk, maka forum kerjasama ASEAN membuat suatu kerjasama yaitu ASEAN Invesment Forum yang dimulai pada tanggal 16 November 2011 dan berlokasi di Nusa Dua, Bali, merupakan salah satu  side event  rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 yang bertujuan untuk menyiapkan institusi penanaman modal dalam memperbaiki iklim investasi di kawasan Asia Tenggara. Forum ini sangat penting karena akan mendukung terciptanya free flow of investment  dalam rangka mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagai salah satu komponen dari Komunitas Ekonomi ASEAN 2015.Terciptanya  free flow of investment merupakan salah satu tujuan dari  ASEAN Investment Forum. Untuk itu perlu dipetakan terlebih dahulu besarnya arus  Foreign Direct Investment(FDI) ke negara-negara ASEAN yang menjadi  proxydalam menghitung investasi yang masuk ke negara-negara ASEAN.

Terdapat beberapa topik penting yang dibahas dalam forum tersebut antara lain mengenai promosi investasi, pelayanan investasi, after-care for investment,  insentif fiskal dan non-fiskal,  co-investment,  dan Public-Private Partnership.Hasil pembahasan dalam forum itu menyatakan, terkait promosi investasi, disimpulkan bahwa kegiatan promosi investasi harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Fokus kegiatan promosi sebaiknya diarahkan pada negara-negara yang memiliki potensi outward investment yang tinggi dan kemajuan industri yang signifikan. Selain itu, diversifikasi sumber modal dipandang penting untuk meningkatkan kuantitas dana yang tersedia dan menurunkan resiko capital flight.

Table 4, Respondence Preference on WIPS

Terkait pelayanan investasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (one-stop service) merupakan salah satu bentuk innovasi yang signifikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam proses administrasi investasi. Mengenai  after-care for investment membahas mengenai kendala pada umumnya yang meliputi kerumitan birokrasi, sengketa antara pemegang saham dengan pemerintah, sengketa dengan masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Sedangkan topik kontemporer investasi menyangkut insentif baik berupa fiskal dan non-fiskal yang berfungsi sebagai sweetener bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya pada bidang usaha di dalam negeri.

Topik kelima adalah  co-investment mengangkat pentingnya peran pemerintah dalam membantu kegiatan investasi yang dilakukan sektor swasta baik dalam bentuk penyertaan modal, pembelian surat berharga maupun pemberian pinjaman untuk bidang-bidang usaha strategis yang membutuhkan dana yang besar dan berdampak signifikan bagi percepatan pembangunan ekonomi. Topik terakhir mengenai  Public-Private Partnership(PPP) yang bertujuan untuk menambah sumber dana, meningkatkan  economies of scaledan economies of scopeserta kesempatan untuk alih teknologi.

Potensi investasi yang cukup besar di ASEAN merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh ASEAN. Namun ternyata kemudahan dan daya tarik investasi antar sesama negara ASEAN cukup beragam. Indonesia sendiri perlu lebih meningkatkan peringkat kemudahan investasi yang cukup rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Negara sumber investasi di ASEAN yang tertinggi adalah negara di kawasan Uni Eropa yang saat ini tengah dilanda krisis, untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan investasi yang masuk ke ASEAN karena krisis tersebut, ASEAN perlu menarik investasi yang lebih besardari kawasan lain. Hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam ASEAN Investment Forum yang terkait dengan promosi investasi, pelayanan investasi,  after-care for investment,  insentif fiskal dan non-fiskal,  co-investment, danPublic-Private Partnershipsebagai langkah-langkah strategis dalam menarik investasi ke ASEAN , bila dilaksanakan dengan tepat akan dapat meningkatkan investasi ke kawasan ASEAN. Melalui ASEAN Investment Forum yang berperan secara intensif , diharapkan sesama negara ASEAN dapat saling membantu perkembangan investasi dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan tujuan investasi utama.

Penyelesaian perselisihan ekonomi

Perang dagang antara Malaysia dan Indonesia mengenai bea ekspor CPO, dimana malaysia secara sepihak melanggar hasil pertemuan antara utusan menteri pertanian Indonesia dengan pihak malaysia yang bermaksud untuk membatasi kuota CPO.  Pembatasan kuota ini penting bagi produsen untuk melindungi industri kelapa sawit dan petani mereka.

Dalam persaingan dagang ini Malaysia menetapkan bea keluar turun 4,5 persen, dengan alasan Malaysia merespon penurunan harga CPO dengan mengurangi bea keluar mereka. Tentu saja keputusan ini mengecewakan Indonesia dimana sebelumnya kedua negara produsen CPO terbesar di dunia melakukan sebuah pertemuan untuk mengeluarkan kebijakan kuota CPO. Kebijakan Indonesia dalam menghadapi sikap Malaysia adalah dengan turut menurunkan biaya keluar CPO mereka sebesar 7,5% dari bea normal.

Selain itu terdapat persaingan harga terkait komoditas karet antara Thailand dan Indonesia, dimana akibat turunnya permintaan China terhadap komoditas karet membuat harga karet jatuh hingga 2,79 per kilogram. Indonesia yang juga menjadi salah satu produsen karet dunia mencoba bekerjasama dengan Thailand untuk melakukan kebijakan pembatasan ekspor terhadap karet. Namun hal ini ditanggapi dingin oleh Thailand dengan menginginkan harga karet tetap pada kisaran 2,5 US$ per kilogram. Tentu saja ini akan memberikan kerugian bagi perkebunan karet Indonesia.

Jika kita melihat dua kasus yang melibatkan beberapa negara pendiri ASEAN yang juga menjadi produsen komoditas CPO dan Karet terbesar di dunia, pada kenyataanya mereka juga tidak memiliki suara yang sama dalam hal kebijakan perdagangan. Penyelesaian persaingan dagang diantara negara-negara lebih banyak diselesaikan di lembaga internasional seperti WTO. Keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian pertikaian dagang masih sangat lemah karena memang ASEAN masih belum dijadikan sebagai sebuah lembaga untuk menyelesaikan pertikaian baik dagang, dan politik yang terjadi di antara negara-negara anggota. Jika pun ASEAN sebagai lembaga negara-negara Asia Tenggara di libatkan hanya sebatas pertemuan multilateral yang membahas kesepakatan antar beberapa anggota terkait permasalahan tertentu dan tidak mengikat. Hal ini lah yang membuat lembaga ASEAN tidak menjadi pilihan bagi anggota-anggota dalam menyelesaikan sengketa mereka.