Strategi Pemerintahan JKW-JK menghadapi Defisit APBN 2015

Pendahuluan

Tujuan dari  subsidi BBM pada awalnya adalah untuk mengurangi biaya distribusi barang akibat masih lambatnya pembangunan infrastruktur jalan ketika orde baru berkuasa. Namun ketika kenaikan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk kaya, tingginya subsidi BBM menjadi pendorong kelompok kaya untuk memiliki lebih banyak kendaraan bermotor. Sehingga pada saat ini terjadi kesalahan alokasi karena penikmat subsidi ternyata lebih banyak dari kalangan kelas menengah. Disisi lain mulai berkurangnya cadangan minyak bumi Indonesia serta fluktuasi harga internasional, menyebabkan subsidi bbm menjadi beban bagi anggaran negara. Setelah jatuhnya orde baru, pengurangan subsidi BBM menjadi isu yang selalu menjadi alat politik bagi oposisi untuk menyerang pemerintahan. Atau menjadi alat untuk menaikkan rating pemerintah di mata masyarakat jika pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah subsidi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan baru Jokowi kedepan adalah besarnya defisit kas negara di tahun 2014 akibat konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat. Hal ini juga akibat besarnya populasi penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu defisit kas negara juga disebabkan lambatnya realisasi penerimaan pajak, sehingga memaksa pemerintah pada kuartal k-3 dan ke-4 2014 mencoba untuk memangkas pengeluaran belanja.

Defisit Anggaran Negara

RAPBN tahun 2015 ini secara substansial tidak banyak berbeda dari APBN tahun-tahun sebelumnya. Pertama Defisit Anggaran yang selalu ditutup dengan utang dan akan menambah beban pembayaran cicilan dan bunga utang yang rata-rata menyedot lebih kurang 24% anggaran setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi apabila posisi anggaran adalah berimbang ( balanced budget, Lindauer, 1971:171). Dengan posisi alokasi anggaran yang banyak tersedot pada pengeluaran rutin, tidak pada alokasi anggaran pembangunan (modal), maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah sebagian ditopang dari utang. Pada RAPBN 2015, pemerintahan SBY kenaikan belanja pemerintah sebesar Rp. 2.000 trilliun dimana pendapatan negara berasal dari pajak adalah sebesar Rp. 1.370 trilliun, pendapatan non pajak sebesar Rp. 388 trillin dan pendapatan hibah sebesar Rp. 3 trilliun. Dengan jumlah pendapatan dalam negeri dan hibah sebesar Rp. 1.762 trilliun maka terdapat defisit belanja negara sebesar Rp. 257 trilliun atau 2,3% dari total PDB. Pemerintahan SBY memasukkan anggaran defisit belanja negara akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dengan hutang luar negeri sebesar Rp. 47 trilliun.

 Pada sisi pengeluaran, anggaran subsidi bahan bakar minyak menjadi salah satu permasalahan yang selalu membebani belanja negara. Akibat kebijakan subsidi yang berfokus kepada subsidi barang, maka terjadi banyak penyelewengan dan tidak tepat sasarannya kebijakan tersebut sebagai alat untuk memeratakan pendapatan. Dampak yang dirasakan saat ini akibat kebijakan anggaran subsidi adalah besarnya anggaran negara untuk membiayai pengeluaran subsidi yang ternyata banyak di nikmati oleh masyarakat perkotaan dan dari kalangan kelas menengah. Dengan kebijakan subsidi tersebut, maka program-program pembangunan infrastruktur di daerah-daerah menjadi terhambat sehingga terjadi peningkatan harga-harga akibat tingginya biaya distribusi barang.

Beberapa pengamat ekonomi melihat walaupun RAPBN 2015 merupakan baseline (hanya berupa rencana yang digunakan untuk membiayai keperluan dasar pemerintahan), namun dengan postur defisit yang cukup besar dan adanya aturan undang-undang yang mematok pengeluaran negara, pemerintahan baru hanya memiliki keleluasaan penggunaan anggaran belanja yang kecil untuk menjalankan program kerja mereka. Menurut Faisal basri persentase konsumsi dari PDB sudah kecil, konsumsi pemerintah hanya 9% dari PDB, 1/3 anggaran merupakan transfer daerah, 20% untuk alokasi pendidikan, 5% utuk alokasi kesehatan, 1,5% dari PDB untuk pertahanan, utang dan gaji. Sehingga sisa yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan hanya 15% dan akan semakin berkurang jika harga bbm naik, sehingga ini mengurangi peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kebijakan Pengurangan Subsidi Pemerintahan Baru

Tidak ada cara lain bagi pemerintahan hasil pemilu 2014 untuk mengurangi subsidi BBM dan membangun sistem subsidi langsung yang berfokus kepada penduduk miskin. Menurut Faisal Basri, pemerintahan saat ini juga harus bertanggung jawab untuk mengurangi subsidi sebelum pemerintahan baru berjalan. Jika kebijakan pengurangan subsidi ini dibebankan kepada pemerintahan JKW-JK maka akan membuat program-program pemerintahan mendatang tidak akan efektif dijalankan. Selain itu pengurangan subsidi menjadi tanggung jawab pemerintahan SBY karena dimasa lalu SBY telah melakukan kebijakan yang salah yaitu menambah subsidi BBM ketika memenangkan pemilu 2009, sehingga dampak buruknya dirasakan saat ini. Faisal Basri juga menyarankan pemerintahan saat ini dan akan datang harus membuat kebijakan pengurangan subsidi dalam dua bertahap dengan pengurangan kisaran harga subsidi BBM sebesar Rp. 1500 dan pada bulan Februari sebesar Rp. 1.000. Dengan pengurangan subsidi secara bertahap ada kemungkinan inflasi akan naik sebesar 8%, hanya bersifat setahun namun efek jangka panjangnya beban anggaran pemerintah tidak terbebani oleh subsidi dan dapat memiliki ruang fiskal untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan perekonomian kedepan dengan stimulus fiskal kedalam perekonomian. Dengan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi setidaknya ada dua tujuan yang akan tercapai yaitu pertama, kebijakan ini harus dapat menata industri energi dan menghilangkan mafia minyak yang selama ini mengambil keuntungan dari subsidi. Kedua, dengan kebijakan pengurangan subsidi pemerintah juga harus berupaya untuk mendorong secepat mungkin pembangunan kilang minyak yang selama 30 tahun terbengkalai agar Indonesia tidak selalu bergant ung kepada luar negeri.

Menteri Keuangan Chatib Basri setuju jika pemerintahan mendatang mengabil kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, namun alasan opsi pengurangan subsidi bbm tidak di bahas dalam APBN 2015 karena Kementrian Keuangan beralasan kebijakan ini harus diputuskan oleh pemerintahan mendatang, dan untuk itu RAPBN 2015 hanya membahas anggaran untuk kegiatan pemerintah, sedangkan kebijakan substansial lainnya menunggu pemerintahan baru.

Hal yang sama juga disampaikan oleh KADIN yang mengusulkan pemerintahan baru untuk dapat mengurangi subsidi bbm karena memang dinilai akan menghambat pembangunan infrastruktur dan membuat biaya ekonomi semakin tinggi. Alokasi anggaran subsidi saat ini bisa di tujukan untuk subsidi langsung untuk masyarakat miskin yang selama ini benar-benar tidak pernah merasakan manfaat dari subsidi BBM yang dijalankan pemerintah.

Strategi JKW-JK menghadapi RAPBN 2015

JKW-JK melihat postur RAPBN 2015 yang diajukan oleh pemerintahan SBY tidak sejalan dengan kebijakan mereka sebagai pemenang pemilu 2015. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia yang dapat digunakan untuk menjalankan program-program pemerintahan baru. Untuk itu JKW mencoba untuk membuka komunikasi dengan pemerintahan SBY yang masih memiliki hak untuk mengajukan APBN 2015. Peluang JKW-JK untuk merubah RAPBN 2015 adalah pada bulan september sampai November 2014 dan pada RAPBNP 2015 pada pembahasan April 2015 mendatang di Parlemen. Selain itu pula pemerintahan baru akan menghadapi masalah dengan penggunaan anggaran tahun 2014 yang sedang berjalan akibat defisit yang besar dan melambatnya penerimaan negara dari pajak hingga akhir tahun nanti. Komunikasi JKW dan SBY untuk membahas anggaran 2014 dan RAPBN 2015 kemarin telah dilangsungkngan di Bali dimana JKW mencoba mendesak SBY untuk memberikan ruang fiskal yang lebar pada pemerintahan baru dengan mengurangi subsidi BBM. JKW mendesak SBY untuk mengambil kebijakan pengurangan subsidi sebelum pemerintahan baru berjalan pada oktober 2014.

Namun setelah pertemuan SBY-JKW di Bali, sepertinya tidak ada kesepakan untuk mengurangi subsidi BBM sebelum pergantian pemerintahan, sehingga kebijakan pengurangan subsidi akan ditanggung oleh pemerintahan JKW kedepan. Ada kemungkinan pemerintahan JKW akan menghadapi kekurangan anggaran pengeluaran dari oktober 2014 hingga April 2015 karena kemungkinan terjadi lonjakan defisit pengeluaran akibat beban konsumsi BBM. Selain itu jika SBY tidak mengambil kebijakan pengurangan subsidi pada bulan Spetember ini, maka pemerintahan JKW-JK akan berjalan tidak efektif pada akhir 2014.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah, penolakan dari koalisi oposisi yang di pimpin oleh Gerindra terkait pembahasan RAPBN 2015 di Parlemen. Jika dilihat kekuatan koalisi oposisi saat ini maka kekuatan partai pendukung Jokowi di parlemen terdiri dari PDI-P, PKB, NASDEM, PKPI dan Hanura yang memiliki jumlah kursi 207, atau sebesar 37%. Sedangkan koalisi oposisi yang terdiri dari Gerindra, PAN, PPP, Demokrat, PKS, dan Golkar memiliki jumlah kursi mayoritas sebanyak 353 kursi atau 63% dari total kursi. Keadaan ini akan menyulitkan bagi pemerintah untuk meloloskan kebijakan Jokowi-Jk pada RAPBN 2015. Satu-satunya kesempatan bagi pemerintahan JKW-JK untuk dapat merubah kebijakan anggaran mereka di parlemen adalah dengan mencoba menarik anggota koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan pemerintahan JKW-JK. Namun strategi ini juga mendapat hadangan kuat dari para anggota koalisi JKW-JK maupun dari para relawan pendukung JKW-JK. Anggota partai koalisi JKW-JK terlihat enggan untuk menambah jumlah anggota koalisi dikarenakan mereka selama ini adalah pihak yang bekerja keras memenangkan JKW-JK untuk menjadi presiden sehingga seharusnya mereka adalah pihak yang berhak untuk menempati posisi penting dipemerintahan.

Janji JKW-JK untuk tidak menjalankan politik bagi kursi menteri kepada partai-partai juga menjadi isu utama yang dipegang oleh para relawan dan rakyat yang selama ini berharap pemerintahan JKW-JK berjalan bersih dan bebas dari kepentingan partai. Kedua permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi pemerintahan JKW-JK kedapan untuk dapat merubah APBN 2015 dan menjalankan semua program yang telah direncanakan.